Radarsampit.com – Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan pelepasan jilbab (hijab) pada 18 Paskibraka putri utusan provinsi yang akan bertugas di IKN.
Dalam pengukuhan Paskibraka nasional, terjadi dugaan pelepasan jilbab paskibraka. Pasalnya tidak ada satupun Paskibraka putri mengenakan jilbab, padahal dalam kesehariannya 18 paskibraka putri dari berbagai provinsi mengenakan jilbab termasuk dari Aceh.
Kurniasih menyebut, dugaan pelepasan jilbab paskibraka putri yang akan bertugas tahun ini kontradiktif dengan semangat Muslimah Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai gaya tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.
“Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024) yang dikutip radarsampit.com dari pks.id.
Menurutnya jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat orde baru. “Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara,” tegasnya.
Ia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk segera bertindak afar Paskibraka Muslimah yang sebelumnya berhijab dalam keseharian tetap mengenakan hijab saat bertugas.
“Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini,” pungkasnya. (*/sla)
