”Ini duit kita (Kotim) saja diatur oleh pemerintah pusat. Makanya saya minta ke Sekda dan SOPD terkait agar temui Menteri Keuangan. Duit-duit kita, masa gara-gara itu tidak boleh bayarkan TPP. Apalagi Lebaran semua pasti membutuhkan ini. Walaupun nanti misalkan menunggu anggaran perubahan, kalau bisa TPP itu cepat dibayarkan. Kalau itu tidak dilakukan, pegawai di Kotim bisa saja tidak menerima TPP sampai Oktober nanti,” katanya. (hgn/ang/ign)
Pegawai Kotim Hanya Bisa Pasrah TPP Lambat, Sebut Sudah Sering Terjadi
