”Pembangunannya dikerjakan bertahap. Tahun ini dimulai pembangunan pabrik pengolahan limbah sampah medis terlebih dahulu. Kita mulai dari persiapan perizinan pengolahan limbah yang nantinya dikeluarkan oleh KLHK. Status lahan juga sudah selesai. Sambil berproses mengurus izin bangunan. Penimbunan dan pembuatan pondasi bangunan mudah-mudahan Juli nanti setelah Lebaran Idul Adha sudah mulai dikerjakan,” kata Djaka.
Pabrik pengelolaan limbah medis akan dibangun sebanyak dua unit. Masing-masing unit berkapasitas 3 ton per hari.
”Anggaran pembangunan sekitar Rp40-50 miliar. Ini sesuai analisa saya untuk mencakup limbah medis yang dihasilkan tidak hanya Kotim tapi Se-Kalteng per hari. Nanti tahap selanjutnya, kita akan kembangkan untuk sebagian areal Kalsel dan Kalbar,” katanya.
Lebih lanjut Djaka mengatakan, permodalan akan ditanggung penuh oleh pihak PT Bumi Resik Nusantara Raya. Pada pembangunan tahap pertama, yakni pabrik industri pengelolaan limbah medis yang meliputi proses pengumpulan, pengangkutan hingga pengelolaan sampah limbah medis.
”Selama ini pengolahan limbah medis di Kalteng belum ada. Jadi, pengolahan limbah medis itu dikirim ke Kaltim atau ke Jawa. Sekarang kami mau mendirikan di Sampit untuk mencakup seluruh Kalteng. Dengan kapasitas yang dapat menampung 6-12 ton per hari mencakup Kalteng,” ujarnya.
”RSUD dr Murjani Sampit bisa menghasilkan 3-7 ton limbah medis per bulan, apabila ditotalkan seluruh rumah sakit di Kalteng dalam sehari bisa mengumpulkan 3 ton limbah sampah medis dan ini belum termasuk rumah sakit swasta di Kalteng. Inilah yang menjadi target market kami diwilayah Kalteng dan areal sekitar kalteng,” tambahnya.
Terkait keinginan Bupati Kotim Halikinnor yang berharap dipercepatnya pembangunan limbah domestik, Djaka menjelaskan bahwa dalam pembangunannya perlu dilakukan studi ulang karena menyangkut pembiayaan dan lain-lain.
”Untuk limbah medis ini kenapa diprioritas dibangun lebih dulu karena ini potensi investasinya jelas, kepentingan untuk komersil, jadi kepastian dalam pengembalian modal dari yang diinvestasikan lebih jelas. Sedangkan, untuk pembangunan pabrik limbah domestik tergantung pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah daerah di Kotim,” katanya. (***/ign)
