KUALA PEMBUANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2021, menyoroti pembangunan gedung Politeknik Seruyan. Berdasarkan temuan pihaknya diduga bermasalah.
Ketua Pansus LKPJ Seruyan Harsandi mengatakan, dugaan bermasalah tersebut dikarenakan berdasarkan monitoring pihaknya di lapangan yang menemukan bahwa dana untuk pembangunan gedung dan prasarana Politeknik tersebut ternyata pernah dianggarkan oleh pemerintah setempat.
“Berdasarkan monitoring kami, ternyata pemerintah daerah pernah mengeluarkan anggaran untuk membangun gedung dan prasarana Politeknik Seruyan. Tepatnya di 2021 yang besarnya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 5,8 Miliar,” ujarnya.
Harsandi menegaskan, anggaran tersebut tidak pernah ada dalam proses pembahasan baik di tingkat tim Badan Anggaran (Banggar) maupun Komisi DPRD Seruyan pada tahun anggaran 2021. “Sehingga pembangunan Kampus Politeknik dan prasarananya, sementara ini diduga kuat bermasalah dan cacat secara hukum,” sebutnya.
Terkecuali menurutnya, pembangunan tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan, dengan kata lain menggunakan dana pribadi sebagaimana statement atau pernyataan yang pernah dilontarkan pimpinan daerah. (hen/gus)
