Alasan gaji dan lokasi penempatan saat mengundurkan diri pun dinilai tak relevan. Menurutnya, calon pelamar harusnya sudah tahu berapa kisaran gaji dan penerimaan perbulannya. Termasuk komponen gaji apa saja yang bisa diterima oleh ASN nantinya. Mulai dari gaji pokok yang di awal pengangkatan dibawah Rp 5 juta, tunjangan kinerja/ gaji ke 13 dan gaji ke 14, honor lembur, adanya pensiun seumur hidup, hingga taspen.
”Harusnya CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan perbulannya. Kalau mau lebih ya bisnis saja,” ungkapnya.
Terkait formasi yang kosong akibat ditinggalkan CASN 2021, Politisi PDIP tersebut meminta kementerian/lembaga terkait, khususnya BKN bisa diisi kembali apabila proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) belum dilakukan. Namun, bila NIP sudah keluar maka sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pengadaan ASN, hal tersebut dapat diusulkan kembali tahun depan. Instansi dapat mengajukan usulan kebutuhan serta penghitungan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi baik CPNS maupun PPPK pada tahun anggaran berikutnya.
Terpisah, Anggota Komisi I I DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pengunduran diri CPNS yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit dalam proses seleksi sampai tahap akhir.
Biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar. Bahkan beberapa instansi mengeluarkan biaya untuk tes spesifik sendiri. Formasi yang seharusnya diisi CPNS yang telah lulus menjadi kosong, karena mereka mengundurkan diri. “Pengunduran diri ratusan CPNS tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah,” terang Guspardi.
Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait proses seleksi atau penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi. Hak dan kewajiban CPNS perlu dijelaskan dengan transparan kepada masyarakat yang akan melamar sebagai CPNS.
Dengan cara itu, lanjut politisi PAN itu, mereka dapat mengetahui dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Mereka bisa mengetahui hak dan kewajiban, termasuk juga besaran gaji yang akan diterimanya sebelum mengikuti proses seleksi. “Hal ini penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara,” urai anggota Baleg DPR RI tersebut. (mia/lum/JPG)
