Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kabupaten penghasil sawit, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu daerah yang mendapatkan manfaat dari program ini pada tahun 2024,” lanjutnya.
Pada tahun ini, Kabupaten Kotawaringin Barat dialokasikan anggaran untuk mendukung 4.000 pekerja rentan di sektor sawit. Anggaran tersebut digunakan untuk memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Proses pengumpulan data untuk peserta penerima bantuan telah dilakukan sejak April 2024, dengan koordinasi dari enam kecamatan di wilayah tersebut.
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai didaftarkan bagi peserta dari bulan Agustus hingga Desember 2024. Melalui Dana Bagi Hasil Sawit, peserta di sektor formal mencapai 32.946 tenaga kerja atau sekitar 41,53% dari total angkatan kerja di kabupaten Kobar.
Sementara itu, di sektor informal, terdapat 10.684 tenaga kerja yang terdaftar atau sekitar 21,85%. Secara keseluruhan, total coverage kepesertaan mencapai 31,69% dari 128.218 angkatan kerja.
Dalam hal klaim, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) telah membayar klaim sebesar Rp 12.641.497.633 untuk 960 kasus. Pembayaran untuk Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp 6.549.000.000 untuk 348 kasus.
Selain itu, pembayaran untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 181.804.576.280 diberikan untuk 14.996 peserta dan pembayaran Jaminan Pensiun (JP) mencapai Rp 2.700.107.680 untuk 298 kasus. Pembayaran beasiswa juga dialokasikan sebesar Rp 843.000.000 untuk 243 penerima.
Sementara itu Pj Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Budi Santosa, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sektor perkebunan sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dalam pernyataannya Budi menyebutkan bahwa sekitar 80 persen masyarakat Kobar bergantung pada sektor ini, sehingga perlindungan terhadap industri sawit sangat krusial.
