KUALA PEMBUANG, RadarSampit.com – Permasalahan sulitnya bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan menjadi perhatian publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah nelayan, penyalur BBM, Pertamina dan sejumlah instansi terkait, Selasa (30/8) kemarin.
Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Zuli EKo Prasetyo mengatakan, RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya menyelesaikan sulitnya nelayan dalam mendapat BBM bersubsidi jenis solar. Melalui RDP tersebut, DPRD menemukan permasalahan tidak validnya data nelayan yang terdaftar sebagai penerima BBM, dan sistem penyaluran yang perlu diperbaiki.
Berdasarkan keterangan sejumlah nelayan, mereka mengantre untuk mendapatkan kupon BBM hingga malam hari, padahal jumlah nelayan yang ada saat ini hanya berkisar 569 nelayan. Sistem ini perlu diperbaiki dan nelayan yang mendapatkan kupon memang benar-benar nelayan yang aktif.
Diakuinya, banyak informasi bahwa ada lingkaran atau sistem yang harus diperbaiki sehingga permasalahan ini tidak menjadi beban para nelayan yang ingin melaut.
”Secara aturan sudah jelas BBM jenis solar yang disalurkan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk nelayan, bukan untuk yang lain. Jika tidak sesuai peruntukannya bisa berbuntut panjang nantinya,” ujarnya.
Hasil RDP tersebut disepakati bahwasannya data penerima BBM harus diperbaiki. Sistem penyaluran juga harus transparan serta tidak ada permainan penyalur BBM terkait BBM nelayan ini. (hen/yit)
