Erlan juga menegaskan, penegakan hukum yang tegas akan dilakukan terhadap pelanggaran pemilu, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, atau kekerasan. Pihaknya juga gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama pilkada.
Lebih lanjut dia mengatakan, aparat yang bertugas di lapangan juga diberi pelatihan penanganan situasi konflik, crowd control, dan mediasi untuk menghadapi potensi ketegangan. Salah satunya melakukan simulasi pengamanan pilkada untuk mempersiapkan personel menghadapi berbagai skenario.
Sejumlah lokasi strategis jadi perhatian dengan menempatkan personel pengamanan, seperti TPS, kantor KPU, dan area rawan konflik. Sampai rencana kontinjensi untuk mengatasi situasi darurat atau kerusuhan yang mungkin terjadi selama pilkada.
”Intinya, dengan langkah-langkah ini, polda dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan suasana pilkada yang aman, damai, dan demokratis. Jadi, sukseskan pilkada yang berjalan aman, damai, dan kondusif,” tegasnya. (daq/ign)
