”Pers bisa membantu masyarakat mengakses informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang tepat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dan masih banyak lagi peran lainnya,” katanya.
Agus mencontohkan, akhir-akhir ini spanduk, baliho, dan billboard dalam konteks “pencitraan” yang menampilkan wajah-wajah bakal calon bupati dan gubernur Kalteng banyak ditemukan.
Secara aturan, masa kampanye dijadwalkan mulai 25 September-23 November 2024. Namun, di sisi lain, sudah banyak spanduk dan baliho bakal calon yang dipasang bebas di sembarang tempat, terutama di pinggir jalan.
Menurut Agus, tak ada aturan yang jelas terkait spanduk dan baliho bacalon yang Bawaslu sebut sebagai Alat Peraga Sosialisasi (APK).
Pemasangan alat peraga sosialisasi itu terkesan diabaikan dan dibiarkan dipasang sesuka hati, dengan alasan belum masuk masa kampanye, sehingga belum bisa disebut sebagai pelanggaran.
”Terkait hal ini bukan jadi kewenangan Bawaslu, melainkan menjadi kewenangan instansi pemerintah. Daerah dalam hal ini DPM PTSP Kotim dan Satpol PP sebagai fungsi pengawas dan penertiban,” katanya.
”Mungkin ada masyarakat yang menyebut itu kampanye, tapi Bawaslu menyebut saat ini belum masa kampanye, sehingga itu tidak masuk dalam indikasi pelanggaran,” katanya.
“Saya harap masyarakat tidak salah kaprah, karena masyarakat di masa sekarang sangat mudah menerima informasi dari media sosial yang dibuat oleh akun warganet, bukan dari media resmi yang sudah terverifikasi dewan pers. Inilah tugas media untuk mempertegas aturan pilkada,” tambah Agus.
Sementara itu, Ketua KPU Kotim Muhammad Rifqi mengharapkan dari pertemuan media gathering ini dapat menjalin sinergitas antara media dengan KPU Kotim, meningkatkan koordinasi dan menjaga hubungan baik antar media.
”Harapan kami, rekan media juga ikut mensosialisasikan tahapan pilkada dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat dengan sasaran akhirnya, partisipasi masyarakat diharapkan bisa meningkat di atas 80 persen,” kata Rifqi.
