SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya menetapkan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 77 desa di Kotim digelar pada 23 September 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Bupati Kotim Halikinnor pada rapat panitia pilkades di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (15/5).
Halikinnor mengatakan, hari pemungutan suara dijadikan hari libur daerah. Hal itu agar masyarakat desa yang terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Surat keputusan terkait hal tersebut akan segera dibuat.
Menurut Halikinnor, jadwal pemilihan dimajukan sesuai hasil konsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Hal itu juga agar tidak mengganggu jadwal Pemilu 2024.
”Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, saya minta Kepala DPMD membuat surat laporan kepada Gubernur Kalteng bahwa Kotim melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2023 ini,” katanya.
Halikinnor meminta panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten (panpilkab) yang telah ditetapkan bekerja sesuai tugas dan fungsinya. ”Saya telah menandatangani surat edaran Bupati tentang petunjuk teknis pemilihan kepala desa tahun 2023. Saya minta agar segera disosialisasikan,” harapnya.
Halikinnor juga meminta panpilkab segera menetapkan jadwal tahapan pemilihan kepala desa dan tidak mengganggu jadwal tahapan Pemilu 2024. Camat juga diminta aktif melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap desa yang melaksanakan pilkades sampai pada pemungutan suara.
”Saya minta juga camat, kapolsek, danramil, dan kepala desa untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayahnya masing-masing dalam menyukseskan pilkades 2023 dan Pemilu 2024,” ujarnya.
Kepala DPMD Kotim Raihansyah menambahkan rapat tersebut digelar dalam rangka peluncuran tanggal dan tahapan pilkades. Untuk menyusun tahapan sampai kajiannya adalah pihak dari DPM.
”Karena inilah tupoksi kami, dan sampai hari ini semua sudah kami jalankan, baik pembenahan BPD, konsultasi dengan Kemendagri, KPU, keamanan, Forkopimda di Kotim, dan kecamatan,” katanya. (yn/ign)
