Polda Kalteng Petakan Potensi Konflik Pilkada Serentak

Kejaksaan Bentuk Tim Deteksi Politik Uang, TNI Pastikan Jaga Netralitas   

Polda Kalteng
DISKUSI : Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan PWI Kalteng, Kamis (20/6/2024). (DODI RADAR PALANGKA)

PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto akan menyiapkan jajarannya untuk semaksimal mungkin dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Hal ini terungkap saat diskusi publik jelang Pilkada Serentak Tahun 2024. Diskusi yang digelar PWI Kalteng ini bertema Mengawal Pilkada Serentak Kalteng Tahun 2024, Pilkada Sukses Keamanan Terjaga, Kamis (20/6/2024)

Bacaan Lainnya

Ia menekankan, secara geografis Kalteng memiliki 13 kabupaten dan satu kota dengan lahan terluas daerah di seluruh Indonesia, namun dengan jumlah penduduk mencapai 2,741.075 jiwa.

“Saya sampaikan bahwa Polda Kalteng siap mewujudkan Kalteng aman dan nyaman, meskipun kami masih kekurangan personel. Sebab, saat ini satu polisi rasionya menjaga 3.385 masyarakat,” katanya.

Saat ini pihaknya telah membentuk tim gabungan dengan kekuatan personil pengaman pilkada 2024 dari Polda Kalteng dan Korem Panju Panjung.

Kekuatan personel kontijensi sebanyak 4.4479 orangl, kekuatan personel PAM Polda dan polres jajaran 5.378 personel dan diback TNI dengan kekuatan 2.176 personel. “Artinya ini komitmen dalam menyediakan kekuatan mewujudkan pilkada damai,” tegasnya.

Baca Juga :  Praktik Lancung di Tengah Panjangnya Antrean BBM

Menurutnya berbicara potensi kerawanan, Polda Kalteng bersama stakeholder, sudah melakukan analisa potensi konflik. Diantaranya konflik internal parpol sehingga bisa menimbulkan gelombang aksi unras, kericuhan di TPS, politik uang, penghilangan dokumen pilkada, terjadinya kerusuhan, termasuk demonstrasi penolakan hasil pilkada dengan cara kekerasan, termasuk adanya black campaign.

Kemudian, untuk prediksi ancaman, juga sudah dipetakan. Beberapa diantaranya janji-janji paslon tak ditempati hingga masyarakat menuntut, bentrok antar pendukung, terjadinya provokasi, penyalahgunaan wewenang dengan menekan ASN dan hal-hal lainnya.

“Semua kita sudah petakan, maka itu kami sudah menyiapkan cara bertindak, termasuk meningkatkan kerjasama seluruh stakeholder, antisipasi hoax, termasuk membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial,” terangnya.



Pos terkait