Hakim telah menetapkan sidang pertama perkara praperadilan itu akan berlangsung pada Senin, 11 Desember. Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, dalam permohonannya menyebut beberapa hal terkait dengan tidak sahnya penetapan status tersangka kliennya.
Di antaranya, Ian mempermasalahkan soal diterbitkannya laporan kepolisian model A dan surat perintah penyidikan yang diterbitkan di tanggal berbarengan, 9 Oktober 2023. Seharusnya, sebelum diterbitkannya surat perintah penyidikan, ada surat perintah penyelidikan. ”Guna mengetahui sah tidaknya perkara tersebut diteruskan ke tahap penyidikan,” jelasnya.
Dalam permohonan, Ian juga menyatakan, berdasar informasi yang diperoleh Firli dari berbagai sumber, diduga ada upaya dari saksi Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyuruh seseorang untuk membuat pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Metro Jaya. Itu setelah mendapat masukan dan petunjuk dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. (elo/ygi/lyn/c19/ttg/jpg)
