Lalu terkait tenaga kesehatan, warga negara asing boleh praktik di Indonesia. Kebijakan ini sempat ramai.
Namun PP ini mempertegas mereka yang bisa praktik di Indonesia harus punya SIP dan STR.
Selain itu juga harus ada permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan memiliki durasi praktik.
Budi juga merincikan proses rancangan PP Kesehatan telah dimulai dengan partisipasi publik dan PAK pada Agustus-Oktober 2023.
Proses dilanjutkan dengan harmonisasi yang berlangsung pada November 2023 hingga April 2024. Kemudian, proses penetapan pada Mei sampai Juli tahun ini.
”Selanjutnya tugas kita memastikan pelaksanaan program didukung dengan aturan teknis berupa peraturan presiden dan peraturan menteri kesehatan, maupun peraturan setingkat menteri lainnya,” lanjut Budi
Sebelumnya, desakan terkait penerbitan PP ini terus terjadi.
Founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyebut keterlambatan pengesahan PP kesehatan dapat menghambat aturan lainnya.
Dia juga menyoroti kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan.
”Proses pembahasan berlangsung tertutup dan lamban. Risiko ada campur tangan industri yang memiliki konflik kepentingan,” tuturnya.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat PPPKMI, Hario Megatsari, menanggapi pentingnya fungsi kontrol dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.
”Inilah kepastian hukum terkait kontrol produk tembakau yang kita nantikan,” katanya. Memang dalam PP tersebut mengatur soal pembatasan produk tembakau.
”Terlebih, aturan ini melibatkan pemangku kebijakan dari level nasional hingga daerah,” imbuhnya.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan adanya aturan turunan UU Kesehatan adalah langkah maju sektor kesehatan Indonesia.
“PP Kesehatan sebagai salah satu instrumen pengendalian penyakit tidak menular yang saat ini prevalensinya meningkat sangat signifikan,” katanya. (lyn/jpg)
