PANGKALAN BUN – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III yang rencananya mulai diberlakukan pada 24 Desember 2021 akan difokuskan pada pengetatan kegiatan masyarakat.
Seluruh kegiatan akan menyesuaikan dengan rambu-rambu PPKM Level III sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019.
Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat Tengku Alisyahbana menegaskan, dalam rapat membahas Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan bersama pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat evaluasi kegiatan satuan tugas penanganan Covid-19 menjadi salah satu agenda dalam pembahasan rapat.
“SE Bupati masih disempurnakan dan yang menjadi perhatian dalam rapat kemarin adalah terkait dengan pengetatan kegiatan masyarakat,” tegasnya, Selasa (1/12).
Diakuinya saat ini, pelaksanaan kegiatan yustisi Satgas Covid-19 mengalami keterbatasan anggaran, namun demikian ia meyakini akan ada solusi terkait hal itu melalui dana tambahan yang akan dikucurkan.
Saat ditanyakan dalam peningkatan PPKM level III ada kegiatan pengetatan berbagai aktifitas masyarakat yang tentunya kegiatan tersebut membutuhkan anggaran besar untuk Satgas Yustisi turun ke lapangan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Syahruni mengaku hingga saat ini pihaknya belum melakukan rapat untuk menghitung berapa kebutuhan anggaran keseluruhan selama penerapan PPKM Level III.
Namun demikian, dipastikan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan yustisi yang melibatkan berbagai unsur terkait dalam masa PPKM Level III yang terhitung sejak 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2021 dibutuhkan ratusan juta rupiah. “Belum kita rapatkan berapa kebutuhan anggaran, namun bila diestimasikan lebih kurang Rp100 juta untuk 10 hari kegiatan dari tanggak 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022,” pungkasnya. (sla)
