JAKARTA, radarsampit.com – Saat ini ada sekitar 11 juta keluarga, menunggu ketersediaan rumah layak huni. Pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Subianto nanti, menjadikan urusan perumahan rakyat sebagai salah satu program kerja.
Untuk mengatasi masalah ketersediaan rumah itu, Kementerian Perumahan akan dihidupkan kembali.
Rencana pembentukan Kementerian Perumahan itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto. ’’Ada kementerian baru. Yaitu Kementerian Perumahan,’’ kata Hashim di HUT ke-26 dan Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Jakarta pada Sabtu (28/9).
Dia mengatakan perumahan rakyat menjadi salah satu program Prabowo yang bakal digarap dengan serius.
Hashim menuturkan saat ini ada sekitar 11 juta keluarga menunggu ketersediaan rumah yang layak huni. Kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan program perumahan rakyat yang digulirkan pemerintah saat ini.
Pasalnya saat ini pemerintah hanya mampu menyiapkan 200 ribu unit rumah rakyat dengan beragam skema untuk setiap tahunnya.
’’Prabowo putuskan program dua juta unit rumah di pedesaan (daerah) setiap tahun,’’ katanya.
Kemudian juga membangun satu juta unit apartemen tiap tahunnya. Unit apartemen digunakan untuk mengatasi ketersediaan hunian bagi masyarakat perkotaan. Dia mengatakan sudah banyak investor yang siap bekerjasama untuk mewujudkan program tersebut.
Sedangkan untuk di perkotaan, misalnya di Jakarta, pemerintah akan bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu untuk memanfaatkan keberadaan pasar milik PD Pasar Jaya.
Hashim mengatakan saat ini ada 153 unit pasar milik PD Pasar Jaya. Pasar tersebut bisa disulap menjadi hunian terintegrasi untuk masyarakat perkotaan yang terjangkau.
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan pembentukan kementerian baru di pemerintahan baru juga ada unsur politiknya.
mengakomodasi gerbong koalisi. Namun terlepas dari itu, dia mengatakan urusan perumahan sejatinya sudah dipimpin Dirjen di Kementerian PUPR. ’’Jadi bukannya tidak dikerjakan selama ini,’’ katanya kemarin (29/9).
