Tetapi Lina mengakui di Kementerian PUPR belakangan yang menonjol pembangunan jalan dan sejenisnya. Urusan penyediaan rumah kurang menonjol. Kemungkinan memang bukan menjadi urusan prioritas di Kementerian PUPR.
Lina menegaskan meskipun nanti sudah ada Kementerian Perumahan, belum tentu urusan ketersediaan rumah akan terselesaikan. ’’Mencari tanah untuk lahan membangun rumah memangnya gampang,’’ katanya.
Dia mengatakan salah satu strategi menangani ketersediaan rumah adalah dengan membangun rumah susun atau hunian vertikal.
Masalahnya masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan kepemilikan rumah susun. Masyarakat menilai punya rumah itu ya rumah tapak. Bukan rumah yang bersusun-susun.
Lina juga mengatakan ketika sudah dibangun rumah susun, belum berarti akan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu. Karena di Jakarta, banyak orang-orang kaya yang menempati rumah susun.
Kementerian Perumahan sejatinya bukan sebuah kementerian yang baru. Di dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bernama Kementerian Perumahan Rakyat.
Kemudian di era Presiden Jokowi, dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian yang mengurusi perumahan itu, juga pernah ada di era Presiden Soeharto. Dengan dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat.
Kemudian berganti menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pada era reformasi, bernama Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman. (wan/jpg)
