JAKARTA, radarsampit.com – Meskipun Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum dilantik, beberapa relawan dan pendukung Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah ditunjuk sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi pertanyaan publik mengenai penunjukan banyak “orang-orang” Prabowo di BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menjelaskan, Rabu (24/7/2024), setelah konferensi pers ‘BUMN Soko Guru Indonesia Maju’ dan peluncuran buku ‘Elephant Learns Flamenco’ karya Yuswohady.
“Pertama kali dalam sejarah pemerintahan kita tidak terputus. Ini namanya berkesinambungan. Baru kali ini terjadi,” kata Arya Sinulingga. Menurutnya, sejak masa Presiden pertama Bung Karno hingga Joko Widodo, pemerintahan “terputus”, dan tidak ada kesinambungan.
“Inilah pertama kalinya ada kesinambungan. Jadi, wajar saja jika ada transisi yang lancar dan berkesinambungan dalam pemerintahan,” lanjutnya.
Arya menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pemerintahan berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Kedua, setiap pemerintahan pasti memiliki arah kebijakan, dan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah harus mengikuti arah kebijakan tersebut.
“Maka wajar jika pemerintah ikut campur dalam urusan BUMN,” tegas Arya.
“Ketiga, BUMN tidak pernah terlepas dari politik,” tambahnya.
Arya menjelaskan bahwa setiap kebijakan atau aksi korporasi yang dilakukan BUMN membutuhkan persetujuan DPR, seperti merger, pembentukan holding, IPO, penambahan modal atau penyertaan negara, dan sebagainya.
“Swasta ada seperti ini? Tidak ada. Dan itu adalah politik. Oleh karena itu, jangan menganggap politik itu negatif. Itu positif. Jadi, jangan seolah-olah barang haram, ini halal,” ujar Arya.
Arya juga mengajak masyarakat untuk melihat kinerja BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, yang mengalami pertumbuhan dividen dari Rp 44 triliun menjadi Rp 84 triliun. “Bagus, bukan? Ya bagus. Aset bertambah, bahkan lebih besar dari Temasek sekarang,” kata Arya.
