Selain itu bagi mereka yang telah mengajukan izin ekspor sebelum kebijakan itu diberlakukan, tetap diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut.
“Eksportir yang telah mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor berupa persetujuan ekspor crude palm oil, refined, bleached, and deodorized palm olein, dan used cooking oil, serta persetujuan ekspor bahan bakar lain berupa biodiesel sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,” kata Lutfi.
Sebelumnya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan volume ekspor produk minyak sawit sepanjang 2021 naik hanya 0,6 persen dibandingkan dengan realisasi 2020.
Pasokan yang terbatas imbas turunnya produksi menjadi penyebab kinerja 2021. Ekspor produk minyak sawit Indonesia tahun 2021 yang mencakup Crude Plam Oil (CPO), olahan CPO, Palm Kernel Oil (PKO), oleokimia (HS 2905, 2915, 3401 dan 3823) dan biodiesel (kode HS 3826) mencapai 34,2 juta ton atau naik 0,6 persen dibandingkan dengan realisasi ekspor 2020 sebesar 34,0 juta ton.
“Rendahnya kenaikan ekspor disebabkan keterbatasan pasokan, harga yang tinggi dan semakin kecilnya perbedaan harga minyak sawit dengan minyak nabati lainnya terutama minyak kedelai,” kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono melalui siaran pers, Jumat (28/1/2022) lalu.
Sementara itu, konsumsi domestik produk minyak sawit pada 2021 memperlihatkan kenaikan sampai 6 persen dibandingkan dengan 2020. Volume konsumsi domestik menyentuh 18,42 juta ton pada 2021 mencapai 18,422 juta ton.
Konsumsi untuk pangan naik 6 persen secara tahunan, oleokimia naik 25 persen dan biodiesel naik 2 persen daripada 2020. Mukti juga mengatakan konsistensi pemerintah Indonesia dalam penerapan program mandatori biodiesel turut mengurangi pasokan dan mempengaruhi pasar ekspor minyak nabati dunia. (jp/sla)
