PUPR Lamandau Kena Getah Proyek Gagal

Bangun Jembatan dan Pengaman Untuk Warga

PUPR Lamandau Kena Getah Proyek Gagal
PROYEK GAGAL: Jembatan kayu sementara dibuat untuk membantu akses warga yang terganggu akibat gagalnya proyek pembangunan drainase. (RIA MEKAR/RADAR SAMPIT)

NANGA BULIK – Akibat ulah kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan proyek drainase di Jalan Tjilik Riwut hingga JC Rangkap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lamandau terpaksa harus menanggung akibatnya.

Pasalnya banyak masyarakat komplain dengan proyek gagal tersebut. Mulai dari akses yang terganggu hingga rawan kecelakaan akibat galian drainase yang dibiarkan tanpa penutup.

“Untuk penanganan darurat kami membangun jembatan dari kayu untuk akses menuju ke rumah masing-masing warga. Selain itu juga membangun pagar pengaman sementara di sisi drainase untuk mencegah kecelakaan,” beber Kabid Cipta Karya DPUPR Lamandau, Rahmani Ridarsil,” Rabu (12/1)

Menurutnya pemerintah daerah sejak jauh-jauh hari sudah beberapa kali memanggil kontraktor yang bersangkutan. Namun hingga akhir masa pekerjaan, rekanan ternyata tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Gagalnya proyek pembangunan senilai Rp 585 juta tersebut dikarenakan manajemen konstruksinya yang tidak baik, sementara kalau dari segi pendanaan sebenarnya mereka (kontraktor) sudah menerima uang muka 30 persen, tapi realisasi pekerjaannya bahkan jauh lebih rendah,” terangnya.

Baca Juga :  Isi Telah Dikuras, Kotak Amal Dibuang  

Sehingga untuk penanganan sementara, PUPR akan merapikan kawasan pembangunan tersebut dengan membuat jembatan untuk akses warga. Mengingat kawasan pembangunan tersebut berada persis di bahu jalan dan terletak di tengah kota yang juga digunakan warga sekitar sebagai tempat usaha maupun tempat parkir kendaraan.

“Titian jembatan ke rumah warga untuk akses sementara sudah hampir selesai semua. Sudah mulai juga kita  buat pagar pembatas di sisi drainase, dan kita pasang garis tali kuning agar bisa berhati-hati,” jelasnya.

Sementara untuk kelanjutan pembangunan, pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan BPKP maupun BPK. Karena tidak mungkin masuk anggaran reguler, sedangkan jika menunggu anggaran perubahan dikhawatirkan tidak selesai lagi karena waktu mepet akhir tahun. “Kita akan konsultasi dulu, rencananya kita minta rekomendasi untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan mendahului anggaran,” pungkasnya. (mex/sla)



Pos terkait