”Ini hanya dari perkawinan tercatatkan. Dikenali bahwa mayoritas hingga 95 persen perkawinan anak adalah dihadapi anak perempuan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia menilai, akses pada layanan alat kontrasepsi perlu diberikan untuk menghindari kehamilan dalam usia anak dan usia dini.
Termasuk, alat kontrasepsi (kontrasepsi darurat) juga perlu dipastikan dapat diakses oleh perempuan korban kekerasan seksual untuk mencegah kemungkinan kehamilan tidak dikehendaki akibat tindak kekerasan seksual yang dialami.
Kendati demikian, Ami pun berhadap, polemik yang terjadi saat ini akan menjadi bagian dari pertimbangan Kemenkes dalam menyusun Permenkes sebagai petunjuk teknis untuk tata laksana penyediaan alat kontrasepsi tersebut.
Pihaknya optimis pemerintah pun tidak akan menyediaan alat kontrasepsi secara bebas bagi remaja seperti outlet minuman, yang bisa dimana saja dan diakses oleh siapa saja. Atau, seperti program makan siang gratis yang akan diberikan secara masif.
”Arah regulasi tampaknya masih akan selektif, namun perlu dipastikan tersedia dan dapat diakses untuk menyikapi kondisi faktual di atas dalam kerangka mencegah kawin anak dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” jelasnya.
Selain itu, ia pun meminta agar pengintegrasian pemberian informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi ini harus didiskusikan bersama antara Kemenkes, Kemendikbudriset, juga Kementerian PPPA.
Jadi, dapat dipenuhi materi yang sesuai di setiap tingkat pendidikan, termasuk soal pengintegrasian yang diharapkan tidak hanya di mata pelajaran penjakes, dapat juga di science (biologi), agama, IT terkait dengan kekerasan siber dan pornografi. (lyn/mia/wan/ign)
