PANGKALAN BUN, RadarSampit.com – Ratusan warga Kabupaten Kotawaringin Barat di enam kecamatan mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS).
Kabid PKP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sukardi menjelaskan bahwa di Kabupaten Kobar ada ratusan Kepala Keluarga yang berkesempatan mengikuti program tersebut.
“Terdiri dari BSPS sebanyak 100 unit, program BSRS sebanyak 300 unit, dan RTLH sebanyak 59 unit tersebar di enam kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat,” terangnya.
Kendati demikian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengikuti program tersebut, karena program bantuan stimulan perumahan itu hanya ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Masyarakat berpenghasilan rendah tersebut bertempat tinggal di rumah yang tidak layak huni maupun masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal.
Untuk persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengikuti program BSPS selain berpenghasilan di bawah Rp3 juta juga memiliki bidang tanah yang dibuktikan dengan surat kepemilikan.
Lanjut dia, untuk BSRS bantuan yang diberikan berupa bantuan rumah baru dengan nilai Rp35 juta, untuk RTLH jumlah bantuan sebesar Rp20 juta untuk rehab rumah, sementara BSPS saat ini belum dilaksanakan dan rencananya baru akan dimulai pada Oktober 2022 mendatang.
“Anggaran untuk BSPS anggarannya bersumber dari APBD provinsi, dan untuk BSRD dari dana sharing dengan ketentuan 40 persen APBD dan 60 persen dana DAK/APBN, Sementara untuk RTLH sumber dana dari APBD Murni,” ungkapnya.
Dijelaskannya, untuk distribusi bantuan bedah rumah ini dalam bentuk uang tunai. Namun dalam pelaksanaannya, penerima manfaat bekerja sama dengan distributor atau toko material bahan bangunan yang dipilih, sementara posisi Dinas Perkim hanya sebagai administrator.
“Bantuan yang diserahkan ke masyarakat dalam bentuk tunai, hanya saja mereka kerjasama dengan pihak toko yang mereka pilih. Jadi dinas hanya administrasi saja dan semua proses sejak awal kita sosialisasikan penerima bantuan survei toko, nanti masing-masing penerima cek toko nanti mereka kerja sama. Jadi Rp 30 juta untuk bahan kemudian Rp 5 juta upah tukang,” beber Sukardi.
