PALANGKA RAYA, RadarSampit.com – Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Khemal Nasery merespon keputusan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ia menilai keputusan pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi ini ibarat menelan “Bara Api”.
“Kalau saya menilai keputusan menaikan BBM Subsidi ini ibarat menelan bara api karena defisit APBN yang mengharuskan pemerintah mengambil keputusan sulit. Kenaikan BBM sudah pasti berdampak pada semua sektor, termasuk kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok,” katanya, Minggu (4/9).
Menurut Khemal, pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.
“Jika kebijakan pemerintah hanya memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, tidak akan sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi tersebut,” ujarnya.
Oleh sebab itu lanjutnya, Politikus Golkar ini menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya segera membentuk program dan kebijakan yang dapat mengurangi dampak kenaikan BBM tersebut terhadap masyarakat kecil.
“Saran dari saya adalah dengan perbanyak kegiatan padat karya supaya banyak masyarakat yang dapat terlibat untuk menambah penghasilannya. Karena kenaikan BBM ini dampaknya sangat luas, bahkan perlu juga diantisipasi terjadinya PHK,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. (agf/gus)
