SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan pendekatan ke maskapai NAM Air untuk menambah layanan rute penerbangan Sampit-Surabaya.
Langkah cepat itu dilakukan sebagai upaya Pemkab Kotim setelah layanan rute Sampit-Surabaya yang disediakan Maskapai Wings Air berhenti operasional sementara sejak awal Juli dikarenakan masih dalam tahap maintenence (perawatan).
Namun, ada kekhawatiran pesawat ATR Wings Air dari Lion Grup tak lagi melayani rute Sampit-Surabaya setelah dikabarkan hilang dari jadwal penerbangan.
“Pemerintah daerah ingin mengambil langkah cepat dengan melakukan penjajakan ke pihak maskapai NAM Air agar dapat menambah layanan rute Sampit-Surabaya,” kata Alang Arianto, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim saat diwawancara Radar Sampit usai pertemuan audiensi dengan pihak Maskapai NAM Air di Rujab Bupati Kotim, Rabu (24/7/2024).
Pertemuan penting bersama Pejabat sementara (Pjs) Direktur Niaga Achmad Yani Azwar Pjs NAM Air Sriwijaya Air Group juga dihadiri Kabandara Haji Asan Sampit Darinto, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kotim Rody Kamislam beserta jajarannya.
“Hasil pertemuan ini disepakati oleh pihak NAM Air untuk mengkoneksikan rute penerbangan yang selama ini melayani Pangkalan Bun – Surabaya juga melayani diharapkan dapat melayani rute Sampit – Surabaya. Untuk saat ini, NAM Air hanya melayani satu kali penerbangan rute Sampit-Jakarta,” kata Alang.
Dengan adanya rencana penambahan rute tersebut, Alang berharap d
apat menghemat waktu, biaya dan tenaga lebih efisien.“Selama tiga bulan ini, saya dan mungkin masyarakat di Kotim lainnya yang ingin bepergian ke Jakarta atau ke Surabaya selalu melewati Bandara Tjilik Riwut yang ditempuh lewat jalur darat selama 3,5-4 jam,” katanya.
Perjalanan jalur darat itu memerlukan biaya BBM dikisaran Rp 300-500 ribu untuk pulang pergi dan belum lagi waktu dan tenaga.
“Kalau mobil Avanza mengisi BBM sekitar Rp 300 ribu PP, kalau mobil Fortuner bisa Rp 500 ribu pulang pergi, walaupun biaya ini ditanggung pemerintah daerah, tetapi cukup besar juga biayanya untuk sekali perjalanan dinas,” katanya.
