Kemendikbudristek kemudian akan memadankan nilai investasi tersebut, baik untuk penguatan pembelajaran maupun sarana dan prasarana SMK yang perbandingannya akan disesuaikan dengan kebutuhan rencana bisnis.
“Kemendikbudristek telah menggandeng asosiasi industri strategis, seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Forum Human Capital Indonesia (FHCI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Program ini juga menjangkau industri-industri di daerah, yakni melalui peran akselerator daerah yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau (Batam),” sebutnya.
Dia menerangkan, sejak tahun 2020, tercatat 901 SMK telah dibina melalui Program SMK PK. Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil kurasi kinerja SMK PK, 80 persen di antaranya sudah berada dalam tingkatan menengah dan baik, dan 52 persen sudah melakukan pembelajaran berbasis projek (project based learning) dalam bentuk pembelajaran berbasis industri (teaching factory).
“Optimalisasi keterlibatan industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi adalah kunci terwujudnya link and match. Kami mengapresiasi industri-industri yang selama ini telah bermitra dengan SMK, dan pada momen ini kami mengajak industri untuk melanjutkan kemitraan tersebut dalam program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan,” ujar Wikan.
Wikan menambahkan, program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan akan memberikan manfaat yang besar bagi industri yang akan bergabung. Pertama, industri akan mendapatkan talenta dengan kompetensi yang mumpuni dan relevan dengan kebutuhannya.
“Melalui kegiatan pelatihan, coaching, dan pendampingan dengan SMK inilah industri dapat mengefisienkan biaya pelatihan calon pegawai. Juga mendukung rantai pasok (supply chain) industry. Dan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri dalam pengeluaran operasional (operating expenditure) dan pengeluaran modal (capital expenditure),” tandasnya.(daq)
