“Mari kita bersama-sama menjadikan gerakan pramuka untuk membina dan mengarahkan para remaja dan pemuda di Kotim untuk menjadi kader pembangunan dan kader penerus estafet pembangunan bangsa,” katanya.
Hal ini sangat penting, mengingat perkembangan transpormasi informasi, IPTEK, dan sosial budaya saat ini banyak yang disalah artikan oleh sebagai remaja dan pemuda, bahkan juga oleh orang dewasa (orang tua).
“Apabila hal ini dapat kita tanamkan dalam semangat etos kerja di lingkungan kerja kita, sangat mungkin juga akan membawa perubahan dalam pelayanan kita sebagai abdi negara kepada seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan ini diharapkan adanya komitmen bersama semua komponen untuk mendukung ketersediaan dana, sarana dan pra sarana bagi pelaksanaan pendidikan kepramukaan di Kotim, sehingga pendidikan kepramukaan di Kotim akan selalu terdepan dan diperhitungkan oleh daerah- daerah lainnya.
“Saya berharap kegiatan ini dapat membangun kesadaran bahwa fungsi kita dalam berbagai tugas dan peran, baik sebagai pejabat di eksekutif, legislatif dan yudikatif memberikan peran serta nyata dalam upaya membina dan mengembangkan kegiatan pramuka di Bumi Habaring Hurung,” ujarnya.
Semangat kemitraan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam gerakan pramuka pada tingkat pusat telah melahirkan landasan hukum bagi gerakan pramuka yaitu telah ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka.
Terlebih lagi mulai tahun 2013, telah diwacanakan kegiatan kepramukaan masuk dalam kegiatan wajib ekstrakurikuler di semua tingkatan sekolah, dan bahkan di perguruan tinggi pun kepramukaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SKS yang ditempuh mahasiswa.
“Untuk itu saya berharap agar kwartir cabang, kwartir ranting, satuan karya dan gugus depan agar secara proaktif melakukan konsultasi dan menjalin kerjasama yang efektif dengam majelis pembimbing masing-masing tingkatan, menjalin kemitraan dengan jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif ,dunia usaha dan komponen masyarakat,” tandasnya. (hgn/yit)
