Peradaban baru pembangunan Kalimantan Tengah harus mulai dilaksanakan dengan cara tidak menjual murah suara pemilih, misalnya, tidak memilih pasangan calon atau paslon berdasarkan politik uang. Sudah saatnya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik yang dilahirkan dari pemilihan yang jujur dan adil.
Calon Gubernur
Selain pilkada serentak untuk memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 13 kabupaten dan kota, Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2024 diikuti empat pasangan calon, yaitu duet Willy Midel Yoseph dan Ismail bin Yahya.
Kemudian pasangan Nadalsyah dan Supian Hadi, selanjutnya duet Agustiar Sabran dan Edy Pratowo, dan keempat pasangan Abdul Razak dan Sri Suwanto.
Kendati dinamika politik pilkada gubernur dan wakil gubernur sempat menghangat, antara lain, ditandai bongkar pasang pasangan dan teka-teki untuk mendapatkan partai pengusung, kini suasana jelang pilkada Kalteng sudah kondusif.
Kondisi aman tersebut karena pemerintah provinsi maupun daerah serta penyelenggara pilkada baik itu, KPU, bawaslu, aparat keamanan, dan pemangku terkait lainnya sigap mengantisipasi setiap kemungkinan kerawanan pilkada.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak, salah satunya dengan membentuk Desk Pilkada tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, sebagai wadah pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mendukung kelancaran Pilkada 2024.
Desk Pilkada bertugas memantau dan melaporkan pelaksanaan pilkada, menginventarisasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan, termasuk dapat memberikan saran-saran penyelesaian masalah, baik itu kepada KPU maupun bawaslu termasuk dengan aparat keamanan.
Untuk menyukseskan pilkada, Pemprov Kalteng telah menyiapkan dana hibah bagi penyelenggara, pengawas, dan unsur pengamanan, dengan total anggaran Rp148,4 miliar, yang dialokasi untuk KPU sebesar Rp87,6 miliar, bawaslu Rp25,8 miliar, Polda Kalteng Rp 25 miliar, dan Korem 102/Panju Panjung Rp10 miliar.
