PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Mutasi besar-besaran terjadi di lingkup Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Sejumlah pejabat korps Adhyaksa tersebut bergeser ke sejumlah posisi di daerah lain. Rotasi itu terjadi di tengah gencarnya Kejati menangani sejumlah kasus korupsi yang menyita perhatian publik.
Informasi dihimpun Radar Sampit, para pejabat di lingkup Kejati itu digeser berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV-523/C/05/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Sejumlah nama mendapatkan promosi lebih baik. Salah satunya Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalteng Douglas Pamino Nainggolan. Pria yang dikenal sebagai ”Macan” lantaran mengungkap berbagai kasus korupsi di Kalteng itu mendapat jabatan baru sebagai Kajari Kota Pasuruan.
Douglas tercatat menangani dugaan korupsi di PLN, Dinkes Barsel, Universitas Palangka Raya (UPR), hingga dugaan korupsi di KONI Kotim.
Sebagian kasus itu bahkan ada yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Posisinya di Kejati Kalteng digantikan Wahyudi Eko Husodo yang sebelumnya menjabat Kajari Maros.
Pejabat lainnya yang dimutasi, yakni Asisten Intelijen Komaidi. Dia diserahi tugas menjadi Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung di Jakarta. Penggantinya Eddy Sumarman yang sebelumnya menjabat Kajari Purworejo.
Kemudian, Asisten Pembinaan Amrizal Tahar. Dia diamanahi jadi Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Penyelamatan Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung.
Jabatan lamanya digantikan Anthony yang sebelumnya menjabat Kajari Humbang Hasundutan.
Selanjutnya, Asisten Pengawasan Baringin yang dimutasi sebagai Kajari Blitar. Dia digantikan Soimah yang sebelumnya menjabat Kajari Ciamis.
Lalu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Edi Irsan Kurniawan, juga dapat promosi menjadi Kejari Buleleng. Penggantinya Budi Hartono yang sebelumnya Kajari Sampang.
Terkait mutasi tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Dodik Mahendra menegaskan, pergantian jabatan tersebut bukan akibat penanganan kasus tertentu. Pejabat yang dimutasi mendapatkan promosi lebih baik.
