SAMPIT, radarsampit.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima anggaran sebesar Rp8,6 miliar. Dana besar itu dialokasikan untuk rehab sekolah, termasuk membangun rumah dinas guru di 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotim.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim Muhammad Irfansyah mengatakan, anggaran Rp8,6 miliar itu terdiri dari Rp5 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Untuk penerima bantuan DAK ada tujuh SMP Negeri yang mekanismenya berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) yang dimasukkan masing-masing sekolah. Jadi, penerimanya bukan mengusul atau mengajukan proposal, tapi pemerintah pusat yang menyalurkan bantuan atas dasar dapodik,” katanya, Senin (7/10).
Kepala sekolah di satuan pendidikan harus memperhatikan operator Dapodik saat memasukkan data tentang kondisi sekolah. Termasuk kekurangan dan kerusakan yang berkaitan dengan fisik bangunan sekolah.
”Kalau datanya benar dan lengkap, pasti akan masuk nominasi untuk diusulkan menerima bantuan dana dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Tujuh SMP penerima bantuan DAK, di antaranya SMPN 1 Kotabesi sebesar Rp300 juta yang dipergunakan untuk pembangunan laboratorium, SMPN 2 Kotabesi sebesar Rp1,1 miliar berupa pembangunan baru ruang kelas dan ruang laboratorium, SMPN 3 Kotabesi sebesar Rp300 juta berupa pembangunan laboratorium.
SMPN 1 Cempaga sebesar Rp300 juta berupa pembangunan laboratorium, SMPN 2 Antang Kalang sebesar Rp300 juta berupa pembangunan laboratorium.
Kemudian SMPN 3 Mentaya Hulu sebesar Rp600 juta berupa rehab bangunan perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan SMPN 5 Mentaya Hulu sebesar Rp140 juta berupa pembangunan UKS.
”Saat ini sedang dalan proses pembayaran dan ada juga beberapa sekolah sudah mulai tahap pengerjaan,” ujarnya.
Sebagai informasi, jumlah SMP di Kotim sebanyak 114, termasuk SMP swasta. Namun, tahun ini tidak ada SMP swasta yang menerima bantuan.
”Memang semuanya memerlukan perhatian dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Namun, karena keterbatasan anggaran, alokasi bantuan dana itu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
