Perjalanan karier menjadi abdi negara sangat ia syukuri. Miftakhul berkomitmen di manapun ia ditugaskan akan bekerja dengan maksimal.
”Saya dengar perluasan wajib pandu di Kotim belum selesai. Ini tantangan buat saya untuk bisa menyelesaikannya. Untuk mencapai 200 mil sampai hulu memang agak berat, karena kami harus kerja sama dengan angkatan laut yang membuat peta. Tentunya mereka harus survei dalam waktu yang panjang. Saat ini sudah ada 40 mil yang masuk kawasan wajib pandu dan yang paling cepat saya upayakan untuk memperluas wajib pandu sampai Jembatan Bajarum, karena sampai ke situ mungkin sudah terpetakan. Ini masih saya inventarisir dulu,” katanya.
Kawasan wajib pandu perlu dilakukan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi air. ”Kami harus menjaga aset daerah, karena ada Jembatan Bajarum. Kalau sampai tertabrak tongkang bisa saja roboh dan dampaknya bisa menghambat akses masyarakat, sehingga perluasan areal wajib pandu sangat perlu dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, Miftakhul juga sudah lama menyoroti rencana pembuatan tol Sungai Mentaya yang belum selesai. ”Dulu saya ingin menulis jurnal terkait alur Sungai Mentaya. Karena saya dengar di sini air pasang hanya 4-5 jam. Ternyata, saya sekarang ditugaskan menggantikan dosen saya (Sidratul Muntaha) sebagai Kepala KSOP Kelas III Sampit,” ujarnya.
Menurutnya, alur transportasi laut sangat penting untuk kelancaran angkutan barang ataupun penumpang. ”Waktu saya tugas di Tanjung Perak, saya intes sekali mengamati alur. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Sampit, tetapi juga di Pulau Kalimantan, seperti di Pontianak itu pasang air hanya 7-8 jam. Berbeda dengan di Jawa, karena pelabuhannya langsung ke laut lepas, jadi tidak begitu masalah. Kalau di Kalimantan pelabuhan harus masuk alur sungai dan saat air surut ditambah sungai dangkal, kapal harus menunggu lama sampai air pasang,” ujarnya.
Miftakhul mengharapkan seluruh kapal yang melintas alur Sungai Mentaya tidak tergantung dengan pasang surut air. ”Permasalahan alur sungai ini tentunya memerlukan anggaran besar, sehingga pemerintah daerah perlu merangkul investor karena kelancaran transportasi laut sangat membantu dalam peningkatan pendapatan anggaran daerah (PAD),” ujarnya. (***/ign)
