KUALA PEMBUANG, radarsampit.com – Keadilan sosial atas hak hidup manusia masih sangat penting dan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) para calon pemimpin Kabupaten Seruyan kedepan dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 yang sebentar lagi bergulir.
Tidak hanya bicara janji pembangunan yang merupakan pekerjaan wajib. Melainkan kesejahteraan masyarakat perlu solusi dari Bupati dan Wakil Bupati Seruyan selanjutnya.
Bicara angka kemiskinan, Kabupaten Seruyan sendiri konsisten dalam 3 tahun ke belakang di angka presentasi 15 persen lebih.
Data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Hal ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor perekonomian masih cukup menjadi keprihatinan sendiri di Bumi Gawi Hatantiring.
Sementara melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin di Seruyan mencapai total 15,71 ribu jiwa.
Padahal melihat kondisi wilayah banyak potensi baik sumber daya alam maupun perusahaan-perusahaan yang berdiri di daerah setempat.
Kemiskinan memberikan dampak yang berbagai macam. Mulai dari meningkatnya angka kriminalitas/tindak kriminalitas, pengangguran, kesehatan terganggu, dan yang paling penting untuk saat ini adalah banyak anak anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
Banyaknya dampak tersebut, harusnya menjadikan PR bagi para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Seruyan yang foto balihonya eksis bertebaran menghiasi jalanan di Kabupaten Seruyan.
Angka kemiskinan dan stunting cukup tinggi juga disampaikan Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Seruyan Bahrun Abbas saat menghadiri kegiatan Entry Meeting Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Aula Kantor Bupati Seruyan.
“Angka kemiskinan Kabupaten Seruyan masih tinggi dan perlu koordinasi untuk bisa menurunkan, selain itu untuk stunting juga tergolong masih tinggi dan berada di angka 27,9 berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia,” kata Bahrun Abbas, Rabu (24/7/2024).
Dirinya berharap, menurunkan angka kemiskinan itu perlu dengan kerjasama yang kuat bersama semua pihak agar angka tersebut juga dapat menurun.
