PANGKALAN BUN, radarsampit.com – BPJS Ketenagakerjaan mengadakan audiensi dengan Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, pada Selasa (8/4) bertempat di ruang kerja Bupati.
Acara ini juga selingi dengan penyerahan laporan Policy Brief yang berisi berbagai rekomendasi dan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotawaringin Barat, bersama timnya, menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pentingnya perluasan cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, menyambut baik inisiatif tersebut dan mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung program-program BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan selalu mendukung segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, terutama melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan produktif,” katanya.
Bupati juga menekankan perlunya kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai pihak terkait, untuk memperluas kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berharap melalui kerjasama yang lebih erat, lebih banyak pekerja di Kotawaringin Barat yang dapat merasakan manfaat dari perlindungan jaminan sosial, baik itu pekerja formal maupun informal,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan bersama-sama menyusun rencana aksi untuk memperluas cakupan peserta, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program ini, dan memastikan implementasi program berjalan lancar di seluruh lapisan masyarakat pekerja.
