PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Kebijakan food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang ditetapkan dalam PP Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di era Presiden Joko Widodo.
Proyek food estate era 3 berlokasi di lahan bekas pengembangan lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 30.000 ha.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa kali meninjau lahan cetak sawah hingga penyediaan alat-alat pertanian di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas beberapa waktu lalu. Hal ini menandakan keseiusan pemerintah menggarap program ini.
Proyek tersebut sebenarnya merupakan bentuk usaha penyediaan cadangan pangan nasional saat terjadi Pandemi Covid-19 dan fokus pada pertanian padi.
Akan tetapi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng menilai proyek itu gagal lantaran tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga banyak informasi dan pengetahuan yang terlewat.
Informasi yang dikutip dari BBC yang dirilis pada 15 Maret 2023, seorang warga lokal, Rangkap, menyatakan warga tidak pernah diajak musyawarah oleh perangkat desa soal program food estate. Dalam hal ini pembukaan kebun singkong.
Hasil investigasi dari Pantau Gambut, Walhi Kalteng, dan BBC Indonesia mengungkap adanya masalah serius terkait hilangnya tutupan pohon tanpa hasil pangan singkong di sejumlah area seluas 3.964 ha pada tahun lalu.
Selama periode Januari hingga Oktober 2022, tim investigasi Pantau Gambut juga menemukan bahwa ada 10 desa yang mengalami indikasi kehilangan tutupan pohon di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas.
Desa Humbang Raya menjadi sorotan dengan mencatatkan kehilangan terbesar mencapai 459 hektare, diikuti Pilang Munduk dengan luas 213 hektare, dan Tumbang Jalemu dengan 192 hektare (Quin Pasaribu, 2023).
”Masalah ini tampaknya terkait dengan pengembangan food estate yang telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020. Pengembangan ini dilakukan di areal lahan sawah eksisting seluas sekitar 30.000 hektare. Tersebar di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 10.000 hektare dan Kapuas 20.000 hektare,” kata Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalteng, Jumat (18/10).
