”Hal itu karena keterbatasan mobilisasi atau alat untuk operasional sampah, sehingga menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal itu kami lihat langsung, terjadi penumpukan sampah yang memang mungkin karena kekurangan alat dalam pengelolaannya,” kata Rimbun.
Menurutnya, melihat kondisi TPA, ia menilai dalam beberapa bulan tidak akan ada lagi tempat untuk membuang sampah lantaran penuhnya sampah yang belum dikelola. Dia meminta pemerintah daerah memberikan fasilitas atau alat yang diperlukan.
”Dalam waktu dekat akan kami jadwalkan pertemuan antara DPRD yang mengundang pihak ketiga, yaitu PBS. Baik itu perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan yang beroperasional di Kotim untuk memprogramkan CSR supaya bisa membantu pengadaan alat seperti angkutan truk ekskavator dan buldoser,” ujarnya.
Rimbun berharap tahun depan ada beberapa alat yang bisa terakomodir untuk mendukung operasional dan kinerja DLH dalam rangka memberikan kenyamanan terutama di bidang persampahan. Hal itu agar tidak lagi mengganggu masyarakat karena menumpuknya sampah yang belum terangkut, seperti di Jalan Sawit Raya. (ang/ign)
