Sementara itu, Fraksi Golkar di DPRD Kotim mengingatkan kembali perlunya terobosan dan kreativitas dalam membuka peluang guna peningkatan PAD sehingga dapat melampau target yang telah ditetapkan. Di samping itu juga akses program dan pendanaan di setiap Kementerian perlu terus diupayakan untuk menutup program yang tidak dapat dipenuhi melalui APBD.
“Kami minta semua SOPD aktif, jemput bola komunikasi di setiap Kementerian yang relevan untuk membawa program-program tersebut ke daerah. Di sisi lain, kolabarasi semua pihak. Khususnya antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menggerakkan pembangunan harus dilakukan oleh Pemda,” kata Abdul Kadir.
Menurutnya, terobosan ini bisa membiayai semua program yang ada, termasuk persoalan pembayaran tunjangan dan lain sebagainya yang dananya belum tersedia di kas daerah.
”Di samping anggaran kita yang terbatas untuk membiayai semua pembangunan, maka peran swasta sangat strategis. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dapat mensinergiskannya dengan mengundang mereka untuk urun rembuk, fasilitasi, dan buat regulasi sehingga mereka dapat terlibat dengan dalam proses pembangunan,” tegasnya. (hgn/ang/yit)
