SAMPIT, radarsampit.com – Harapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendapat alokasi anggaran dari DPRD Kotim tak berjalan mulus. Lembaga itu menolak mengucurkan dana penyertaan modal khusus untuk BUMD tersebut.
”Datang-datang minta anggaran seperti jailangkung. Tidak tahu mana orangnya yang memimpin BUMD ini. Jangan dulu minta-minta. Kami berharap BUMD ini bisa memberi sumbangsih untuk daerah ini,” kata Darmawati, anggota Komisi II DPRD Kotim saat rapat pembahasan anggaran perubahan di lantai 2 Kantor Pemkab Kotim, Selasa (20/9).
Darmawati juga tampak kesal dengan BUMD yang ada tersebut. Menurutnya, BUMD harusnya bisa meyakinkan dana yang dikucurkan tidak sia-sia. ”Kalau saya tidak setuju anggaran untuk BUMD ini. Evaluasi dulu, baru nanti dianggarkan kalau memang benar-benar BUMD bagus,” kata Darmawati.
Darmawati mengungkapkan, selama ini pihaknya hanya mendengar nama BUMD yang ada di Kotim, tapi tidak pernah menyampaikan kegiatan dan apa saja yang sudah dikerjakan.
Ketua Komisi II Juliansyah mengatakan, selama ini pihaknya tahu bahwa induk BUMD tidak bergerak sama sekali. Namun, anak usaha di bawahnya mulai bergerak.
”Tapi memang tak pernah komunikasi sama sekali. Kami garis bawahi, bukan saya tidak setuju dengan BUMD. Saya setuju sekali, tapi saya ingin dievaluasi pimpinannya. Kalau bisa secepatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Kotim Bahalap mengatakan, anak BUMD di Kotim ada dua, yakni PT Betang Hapakat Mandiri yang bergerak di bidang sampah medis dan nonmedis, serta Alur Mentaya Sejahtera yang mengurus alur Sungai Mentaya.
Menurut Bahalap, dua anak BUMD itu memang memerlukan modal, di antaranya untuk mendaftarkan perusahaan melalui sistem. Selain itu, untuk keperluan operasional di BUMD tersebut.
Dia juga menegaskan, BUMD memang perlu pemantapan manajemen. Pasalnya, mereka hanya dikelola satu orang. ”Mereka perlu modal, makanya di perubahan perlu diberikan bantuan operasional untuk internal,” katanya. (ang/ign)
