SAMPIT, radarsampit.com – Masalah berulang terkait lambatnya pencairan pembayaran tunjangan prestasi pegawai (TPP), membuat Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berkali-kali menegaskan hal itu dalam setiap pertemuan.
Di hadapan 370 tenaga pendidik sekolah dasar di Kotim, Halikinnor menawarkan solusi membuat kebijakan khusus bagi pegawai yang bertugas di pedalaman dan kesulitan sinyal internet, yakni diupayakan bisa menerima TPP di awal alias dibayar di muka sebelum bekerja.
”Bagaimana kalau saya buat kebijakan khusus untuk pegawai pedalaman. Kita uji coba dulu selama enam bulan. TPP-nya dibayarkan di awal, tetapi apabila kinerjanya menurun, tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, otomatis nilai TPP-nya dipotong di bulan depannya,” kata Halikinnor, Kamis (27/6/2024).
Melengkapi e-personal dan e-kinerja bagi setiap pegawai menjadi salah satu syarat pencairan TPP. Namun, jaringan internet yang sulit menjadi kendala bagi pegawai yang bertugas di pedalaman sehingga pencairan TPP lambat dibayarkan.
”Untuk pencairan TPP, pegawai harus dituntut melengkapi syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Saya mendengar masalahnya di jaringan internet saat upload laporan ke e-personal dan e-kinerja yang membuat TPP tertunda dibayarkan. Makanya, saya ingin TPP dibayarkan duluan,” ujarnya.
Kebijakan khusus tersebut lanjut Halikin berlaku untuk semua pegawai, namun diutamakan pegawai yang bertugas di pedalaman.
”Berlaku semua, tetapi diutamakan pegawai pedalaman. Kalau (pegawai) di kota kan tidak ada kendala jaringan, berarti hanya cara saja, cepat saja diproses (pencairannya). Memang verifikasi ini tidak semua guru mengerti, tetapi ada juga yang tahu, tapi teriak di medsos. Seolah-olah Bupati yang terlambat membayarkan itu,” ujarnya.
Terkait kebijakan tersebut, Halikinnor menginstruksikan kepada dinas terkait untuk terlebih dahulu melunasi tunggakan yang belum dibayarkan.
“Tunggakan (TPP) yang belum dibayarkan itu segera dibayarkan dulu. Paling tidak mulai Agustus lah, kebijakan itu dilakukan, apabila kinerjanya malah semakin menurun, kebijakan ini bisa saja saya evaluasi kembali,” tegasnya.
