PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah resmi dipimpin Irjen Pol Djoko Poerwanto. Dia menggantikan Irjen Nanang Avianto yang digeser menjadi Kapolda Kaltim. Tugas berat menanti Djoko dalam penanganan dugaan penembakan dalam tragedi konflik perkebunan di Desa Bangkal, Seruyan.
Djoko sebelumnya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Pergantian dan serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Rabu (18/10).
Kepala Bidang Humas Polda Kalteng Erlan Munaji mengucapkan selamat atas dilantiknya Djoko sebagai Kapolda Kalteng yang baru. ”Selamat bertugas, semoga sukses selalu dan amanah,” katanya, seraya menambahkan, Kapolda Kalteng sebelumnya, Nanang Avianto, sukses bertugas di Kalteng selama dua tahun.
Djoko menjabat di tengah masih hangatnya kasus dugaan penembakan terhadap warga Desa Bangkal, Gijik (35), dalam aksi menuntut plasma perkebunan 7 Oktober lalu. Setelah perkara itu, publik mendesak agar Nanang Avianto sebagai Kapolda Kalteng dan AKBP Ampi Mesias Van Bullow selaku Kapolres Seruyan dicopot dari jabatannya. Ampi sendiri dimutasi menjadi perwira menengah di Korlantas Polri.
Tugas Djoko tak mudah. Setelah pecahnya bentrokan aparat vs warga di Bangkal yang menelan korban jiwa, sorotan tajam langsung diarahkan ke kepolisian. Selain mengusut tuntas perkara itu secara transparan, mengembalikan citra polisi juga jadi tantangan berat.
Apalagi dalam konflik 7 Oktober lalu, sejumlah video yang tersebar di media sosial, memperlihatkan keberingasan aparat menangani massa. Bahkan, ada yang merekam dengan jelas perintah menembak gas air mata secara langsung ke massa hingga membidik kepala.
Selain itu, Tim Advokasi Solidaritas Masyarakat Bangkal mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dan upaya kriminalisasi terhadap warga yang melakukan aksi dalam konflik perkebunan tersebut. Dari jejak penanganan perkara itu, pengusutan kasus penembakan oleh kepolisian sangat diragukan.
Tim Advokasi yang terdiri dari sejumlah organisasi dan lembaga itu, menyebut proses hukum terhadap warga setelah penembakan diduga banyak terjadi pelanggaran. Tim tersebut juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan penyelidikan melalui pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF). Pasalnya, kepolisian menunjukkan ketidakseriusan mengungkap fakta peristiwa secara profesional.
