Sejumlah anggaran itu merupakan hak pegawai dan masih jadi tanggungan utang Pemkab Kotim yang wajib dibayarkan. Selain itu, juga ada dana desa yang menjadi perhatian penting untuk diselesaikan dan dibayarkan.
Menurut Halikinnor, rasionalisasi program yang dilakukan tidak secara menyeluruh. Beberapa kegiatan bersifat mendesak dan sudah masuk tahap kontrak tetap berjalan.
”Saya dan wabup kalau berakhir tahun 2024, siapa pun pemimpin daerah nanti tidak akan menanggung beban ini. Jadi, agar bisa lebih fokus dan membangun daerah bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Halikinnor telah memerintahkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kotim Fajrurrahman menyurati semua SOPD. Ada beberapa ketentuan dalam surat itu, yakni agar tidak memproses program atau kegiatan atau sub kegiatan tahun anggaran 2023 yang belum dilaksanakan sejak surat disampaikan.
Apabila perangkat daerah tetap melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, maka Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak akan diproses. Hal tersebut akan menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Adapun beberapa program dan kegiatan yang diminta tetap dilaksanakan, yaitu program kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK); program dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR); program dari Dana Insentif Daerah (DID); program dari pokok-pokok pikiran DPRD atau hasil reses; dan program kegiatan strategis terkait pengembangan Bandar Udara Haji Asan Sampit.
Mantan Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli sebelumnya mengatakan, rasionalisasi program harus diambil oleh pemangku kebijakan. Jika tidak, tahun anggaran berikutnya akan kembali mewariskan utang.
”Rasionalisasi ini agar jangan sampai mengorbankan hak-hak yang sudah semestinya dibayar, seperti tunjangan penghasilan dan hak keuangan pegawai lainnya. Memang kita mesti ambil pilihan paling sulit, salah satunya rasionalisasi supaya bisa menuntaskan persoalan keuangan daerah ini,” ujar Jhon, beberapa waktu lalu.
Jhon menyarankan agar kepala SOPD mencari sumber pendapatan, baik di daerah atau melobi pemerintah pusat. Hal tersebut penting untuk mencari peluang anggaran yang bisa membiayai program pembangunan daerah.
