”Zaman saya tahun 2019, DAU bisa stabil. Tidak ada tren penurunan, sedangkan belakangan kok bisa turun signifikan? Artinya, pemerintahan ini tidak maksimal dalam melaksanakan tugas di sektor APBD,” katanya.
Menurut Jhon, saat ini APBD Kotim masih terbelenggu utang kegiatan, karena dipaksakan di APBD sebelumnya. Pemerintah terutang dengan kontraktor untuk kegiatan tahun 2022 silam.
”Tahun 2022 terutang Rp76 miliar di tahun 2023 ini. Belum lagi utang TPP ASN yang belum dibayarkan hingga saat ini,” kata Jhon. (ang/ign)
