Berkaitan hal tersebut, UPTD DLH Kotim telah memiliki Tim Pengawasan dan Pengendalian Limbah Laboratorium Lingkungan Hidup. ”Seiring adanya indikasi kerawanan sosial terkait limbah perusahaan, maka DLH mengambail langkah antisipasi dengan memperbaiki sarana dan prasarana. Laboratorium sebagai wadah pengujian limbah yang nanti dapat memudahkan masyarakat untuk keperluan pengujian limbah domestik mapun limbah usaha sehingga tidak perlu ke lab pusat ,” katanya.
Dia melanjutkan, apabila UPTD Laboratorium DLH Kotim sudah terakreditasi, pelaku usaha, perusahaan, rumah makan, perbengkelan, dan jenis usaha lainnya yang berinvestasi dan mengurus pemenuhan izin dapat lebih mudah di UPTD DLH Kotim. Khususnya dalam pengujian sampel limbah.
”Keberadaan UPTD Laboratorium DLH Kotim juga dapat membantu menyumbang PAD hingga Rp1,5 Miliar per tahun. Angka ini jauh lebih besar dari pendapatan tahun-tahun sebelumnya yang sejak 2018 hanya berkisar Rp60-80 juta per tahun. Target Rp1,5 miliar itu saya yakini bisa dicapai, karena kami melihat dunia usaha di Kotim terus berkembang dan tentunya pelaku usaha harus menjalankan aturan dalam pemenuhan izin sesuai prosedurnya,” katanya.
Melalui target tersebut, DLH Kotim akan terus membenahi sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas SDM sesuai disiplin ilmu. Saat ini, UPTD Laboratorium sudah memiliki 2 pegawai analis, 2 petugas sampling, 1 admin, 1 Kepala UPTD lulusan sarjana teknik kimia dan 1 kepala tata usaha.
Kepala UPTD Laboratorium DLH Kotim Dhody Wiriyanto menambahkan, persiapan penilaian akreditasi dimulai dengan penyusunan dokumen membutuhkan kurang lebih 6 bulan terhitung sejak November 2022..
”Sambil melakukan penyusunan dokumen, tahun ini kami sudah mendaftar ke KAN untuk dilakukan penilaian akreditasi. Mudah-mudahan pembangunan IPAL dan pembangunan gudang limbah B3 dapat segera diwujudkan, sehingga ditahun 2024 lab DLH Kotim siap melakukan penilaian akreditasi,” kata Dhody Wiriyanto.
Selain itu, penerapan K3, kelengkapan sarana dan prasarana akan terus dilengkapi. “Lab DLH Kotim sebenarnya sudah menerapkan K3, tetapi belum semua memenuhi standar. Sarana dan prasarana juga masih banyak yang perlu dilengkapi,” katanya.
