Abadi menuturkan, proyek tersebut memang diindikasikan bermasalah mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan. Dia yang membidangi urusan dengan dinas itu sudah menegaskan agar proyek itu ditunda, karena melihat ada potensi masalah sejak awal.
”Yang pasti saya sebagai wakil rakyat kala itu sudah banyak berbicara soal kegiatan itu, tapi sayangnya OPD ini kadang-kadang sudah dikasih tahu, mereka menganggap kebijakan mereka sudah tepat dan menganggap apa yang disampaikan dewan sekadar angin lalu. Padahal, kita sudah banyak meminta pendapat orang hukum kalau proyek itu dipaksakan,” ujar Abadi.
Menurutnya, perkara itu jadi pembelajaran penting. Meskipun oknum kepala dinas tidak merasa ikut menikmati, tetapi atas perbuatannya telah merugikan keuangan daerah dan memperkaya orang lain.
”Kita lihat saja nanti pembuktian di persidangan, sehingga kasus ini terbuka secara terang benderang,” katanya.
Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya menegaskan, akan segera mengambil tindakan setelah salah satu jajaran pejabatnya terseret kasus. Dia akan menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kotim menggantikan Zl.
”Saya prihatin dan sedih ada ASN kita (Kotim) terkena masalah hukum. Tapi, inilah bagian dari risiko sebagai ASN. Kita ikuti saja proses hukum, artinya ditetapkan tersangka bukan berarti terdakwa atau terpidana, karena ini masih berproses,” kata Halikinnor.
”Saya minta bersabar. Ikuti saja proses hukum, taat terhadap hukum dan mudah-mudahan semua bisa dilewati dengan baik,” tambahnya.
Halikinnor juga memastikan pelayanan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Mengenai kabar keterlambatan pembayaran gaji tenaga kontrak dan PNS di Diskoperindag Kotim, Halikinnor menegaskan, dia telah menginstruksikan agar gaji dan TPP tidak boleh terlambat dibayarkan. (ang/ign)
