Waduh! Kok Bisa Dana Desa Masuk Alokasi Anggaran Pendidikan

Korupsi dana desa
Ilustrasi. (net)

Karenanya, ia meminta agar anggaran dana desa yang masuk ke anggaran pendidikan dikaji ulang. Harus ada detail yang disampaikan ke publik.

Sebab, jika anggaran tidak digunakan untuk pendidikan maka melanggar amanah konstitusi. Dia berharap, pada periode selanjutnya untuk bisa dijadikan masa pertobatan dalam mengelola anggaran pendidikan.

Bacaan Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir dalam RDPU turut merespons M. Nuh. Dia menjelaskan, saat ini, pemerintah memiliki program yang menekankan pada pendidikan usia dini (PAUD) hingga level terbawah. Untuk itu, diperlukan adanya satuan pendidikan PAUD di setiap desa. Yang mana untuk pembangunan fisiknya itu melalui dana desa.

”Jadi sekarang ini kita sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD,” ujarnya. Meski, diakuinya, masih ada 15 ribu desa yang tak punya PAUD. ”Tetapi setelah kita susuri sudah ada TK swasta,” sambungnya.

Baca Juga :  Tersangka Korupsi Berniat Serahkan Tanah, Ada Apa?

Lalu, terkait implementasi penggunaan anggaran di lapangan, Menteri Pendidikan Tahun 2016-2019 itu mengungkapkan, bahwa anggaran tersebut dikunci. Anggaran tak bisa dicairkan jika tak digunakan untuk PAUD, terutama sarana fisik.

Selain dari dana desa tersebut, pemerintah juga menyediakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang anggarannya mencapai Rp 6 triliun.

Para mantan Mendikbud ini diundang untuk membahas mengenai pembiayaan pendidikan bersama tim panja Komisi X DPR RI. Panja dibentuk imbas kenaikan UKT yang ugal-ugalan di tahun ini.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan PTN dan PTS sudah diundang untuk membahas mengenai hal yang sama. Diharapkan ada solusi atas mahalnya biaya pendidikan di Indonesia saat ini.

Muhadjir sendiri dalam kesempatan tersebut memberikan sejumlah penekanan. Salah satunya, agar pembiayaan PTN tidak bergantung pada mahasiswa. Kampus dinilainya harus mampu mencari pendanaan lainnya. ”Termasuk mandiri dalam pembiayaan dan mendorong fundrisingnya berjalan,” ungkapnya.

Menurutnya, PTN terutama PTNBH harus bisa mengelolah aset dan berjualan. Dan ini perlu dilatih. Misalnya, dengan memaksimalkan aset seperti hotel di kampus serta hasil riset sebagai sumber pemasukan. Hal ini akan lebih mudah karena PTNBH biasanya sudah memiliki nama besar.



Pos terkait