SAMPIT, radarsampit.com – Politik identitas rawan kembali jadi jualan dan dimainkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal demikian dinilai rentan ditunggangi kepentingan pihak lain untuk membuat daerah tidak kondusif.
”Kalau mencermati perkembangan saat ini, tentunya isu mengenai putra daerah kembali bermunculan dan ini memang sangat jitu untuk memantik semangat kedaerahan, ”kata Bambang Nugroho, pemerhati politik di Kotim, Kamis (1/8).
Bambang menuturkan, isu primordial memang selalu muncul di tahun-tahun politik. Meski hal itu tidak baik untuk demokrasi, namun lazim digunakan.
Dia memprediksi politik identitas masih akan menjadi strategi di Pilkada Kotim dan Kalteng. ”Satu suara saja itu akan menjadi penentu kemenangan atau tidak, sehingga isu itu digunakan untuk menyasar ke segmentasi pemilih yang masih fanatik,” ujar Bambang.
Bambang melanjutkan, masyarakat berharap isu suku, agama, dan status sosial tidak dijadikan sebagai salah satu cara untuk menang di Kotim.
”Harusnya beradu gagasan argumen yang masuk akal, misalnya mau dijadikan dan dibuat seperti apa masa depan Kotim ini. Itu yang harusnya dipersiapkan oleh tim paslon, bukan menebarkan hal-hal yang berbau kebencian,” katanya.
Bambang meminta Bawaslu tegas terhadap pihak yang kerap menjadikan politik identitas sebagai komoditas politik. Komitmen bersama antara paslon harus betul-betul dilaksanakan secara nyata. Di sisi lain, dia menilai saat ini publik sudah mulai cerdas dalam menggunakan hak suaranya.
”Semoga pemilu kita kali ini tidak masif menggunakan isu kedaerahan, sehingga pemimpin yang lahir bukan hanya sekadar produk dari politik identitas,” tegasnya. (ang/ign)
