”Koalisi gemuk dengan porsi besar saya kira bukan jaminan bisa menang di pilkada. Kalau menghitung di atas kertas, memang menang. Tetapi, secara faktual nanti itu biasanya tidak berbanding lurus,” ujarnya.
Agung menambahkan, jika mengacu perolehan suara kursi partai pengusung, maka bakal paslon Halikinnor-Irawati yang diusung PDIP, Demokrat, Nasdem, dan PKB paling banyak. Disusul Sanidin-Siyono diusung Gerindra, Golkar, dan PKS, serta Muhammad Rudini-Paisal Darmasing yang hanya diusung PAN dengan jumlah 5 kursi.
”Banyak fakta politik lainnya di Indonesia, paslon yang banyak perahu bisa dikalahkan oleh paslon yang diusung dengan koalisi minim. Artinya, banyak tidaknya koalisi pengusung bukan sebuah jaminan juga,” katanya.
Apalagi, lanjut Agung, jika koalisi itu tidak mengefektifkan mesin partainya. Hal itu akan jadi masalah bagi kandidat yang diusung. Di sisi lain, untuk menggerakkan mesin partai juga akan menimbulkan biaya politik yang tinggi.
”Biaya itu digunakan oleh kader hingga anggota fraksi DPRD pengusung paslon itu bekerja di lapangan, seperti sosialisasi hingga menyampaikan visi dan misi paslon. Pertanyaannya, apakah masih ada kader hingga anggota fraksi yang bekerja di lapangan tanpa dibiayai paslon?” katanya.
”Saya kira fenomena itu jarang ditemui. Pastinya paslon harus membiayai itu semua,” tegasnya. (ang/ign)
