SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berjanji tahun depan mengucurkan dana minimal Rp 200 juta untuk memenuhi program pembangunan di setiap desa. Terobosan tersebut dilakukan Bupati Kotim Halikinnor setelah puluhan tahun banyak desa mengeluh minimnya pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang.
Jumlah desa di Kotim tercatat sebanyak 168 desa. Artinya, perlu dana sekitar Rp 33,6 miliar untuk pembangunan desa. Dana itu diwujudkan dalam bentuk program pembangunan.
”Ini dalam rangka pemerataan, karena banyak keluhan kepala desa kepada saya, berulang-ulang melaksanakan musrenbang tetapi tidak pernah dapat kegiatannya,” kata Halikinnor, Jumat lalu.
Janji itu disampaikan Halikinnor saat menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan KUA-PPAS tahun 2022 di gedung DPRD Kotim.
Halikinnor mengaku telah menginstruksikan tim anggaran eksekutif agar mengalokasikan anggaran minimal Rp 200 juta untuk setiap desa. Hal itu merupakan salah satu cara untuk percepatan pemerataan pembangunan.
Dengan menambah guyuran anggaran untuk setiap desa, diharapkan akan semakin banyak program pembangunan yang bisa dijalankan pemerintah desa, tanpa harus menunggu program pemerintah kabupaten atau provinsi.
Halikinnor yakin rencana itu bakal mendapat dukungan banyak pihak, karena memangkas jalur distribusi anggaran, sehingga ada kepastian bagi pemerintah desa menjalankan program pembangunan dengan melihat kebutuhan riil di lapangan.
”Jadi, mohon perhatian tim anggaran eksekutif dan legislatif untuk 2023. Selain yang sudah diprogramkan selain dana desa, minimal ada di situ kegiatan Rp 200 juta untuk semua desa. Jadi, tidak ada lagi tidak ada pemerataan untuk 2023,” ujar Halikinnor.
Anggota Komisi I DPRD Kotim Hendra Sia menyambut baik rencana tersebut. Setidaknya, melalui dana Rp 200 juta per desa menjadi awal kebangkitan ketertinggalan desa di Kotim.
Hendra Sia merupakan salah satu legislator yang bersuara kencang menyuarakan pembangunan di pelosok, khususnya di daerah pemilihan V. Misalnya, saat rapat badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah sebelumnya, dia mengkritik keras pembangunan yang selama ini dinilai tidak berkeadilan.
