PANGKALAN BUN – Perusahan swasta yang bergerak di sektor pelayanan angkutan orang baik pelayaran laut maupun transportasi angkutan darat terancam mengalami kerugian besar atas kebijakan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah.
Perusahaan swasta angkutan laut maupun angkutan darat (PO Bus) sangat menyayangkan kebijakan tersebut, karena dinilai tidak mempertimbangkan dampak yang akan diterima perusahaan angkutan umum. Padahal, mudik lebaran adalah salah satu momen yang paling ditunggu untuk menutupi pendapatan yang menurun selama pandemi Covid-19 selama setahun lebih ini.
Pihak perusahaan berpendapat, sejatinya pemerintah bukan melarang mudik lebaran, tetapi lebih kepada pengetatan protokol kesehatan bagi para pemudik.
Pemilik perusahaan PO Bus Logos Rio Ferry Advendo, mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan instruksi langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai BPTD. “Masih belum ada instruksi langsung dari Dishub Provinsi Kalteng, Balai BPTD, dan teknisnya juga masih belum jelas,” ujarnya, Sabtu (10/4).
Kendati demikian bila larangan mudik lebaran menggunakan angkutan darat benar-benar diterapkan, ia mengaku perusahaannya akan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Menurutnya para pengusaha moda transportasi umum mendukung strategi pemerintah dalam memutus dan menekan penyebaran Covid-19.
Hanya untuk larangan mudik, khusus di Kalteng jika dapat ditinjau kembali dan diterapkan pendataan para pemudik dan diterapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dihubungi terpisah, Manager PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Kumai, Firman Dandi mengaku terkait kebijakan larangan mudik lebaran melalui moda transportasi laut, pihak managemen DLU masih melakukan kajian mendalam. “Masih dalam penggodokan manajemen, karena ada perhitungan komersil jika tidak mengangkut penumpang,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dengan kebijakan pelarangan mudik lebaran bagi moda transportasi laut apakah pemerintah daerah siap bila pasokan sembako menipis, terutama buah dan sayur yang masih disuplai dari Jawa.
