PALANGKA RAYA – Selama sekitar dua tahun tidak pernah datang ke sekolah bersamaan karena pandemi Covid-19 yang mengharuskan banyak kegiatan dihentikan dan berubah menjadi pola daring, rupanya diam-diam dimanfaatkan pelajar di Kalimantan Tengah untuk menikah. Sekurang-kurangnya terdata 300 pelajar yang diam-diam menikah di sela pembelajaran daring.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, mengaku tidak pernah mengira dan kaget kebijakan pembelajaran daring tersebut berdampak pada pernikahan dini kalangan pelajar. Keterkejutan itu diungkapkan saat memantau vaksinasi bagi kalangan pelajar di SMKN 1 Pangkalan Bun dan SMAN 1 Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, baru-baru ini.
”Pak Gubernur kapan kami bisa masuk sekolah lagi, sudah terlalu lama ini belajar daring,” ucap salah seorang siswi.
Pertanyaan itu langsung dijawab Sugianto, ”Ya, kalian bisa segera bersekolah lagi. Pada bulan November ya”. Dia seolah tidak ingin lagi bertambah jumlah pelajar melakukan pernikahan dini.
Dalam dua bulan ini, sejak September 2021, terus dilakukan pembahasan secara lintas sektor tentang bagaimana pembelajaran tatap muka (PTM) bisa segera dilangsungkan di tengah pandemi.
Tim Satgas Penanganan Covid-19 di 13 kabupaten dan kota se-Kalteng terus melakukan pendampingan sekolah-sekolah yang telah menyatakan siap untuk melaksanakan PTM. Sebelum terungkap data pelajar diam-diam melakukan pernikahan selama pandemi, tidak ada bahasan waktu dan ketentuan sekolah di Kalteng bisa melaksanakan PTM.
Bahkan, pihak sekolah tidak pernah memberikan informasi apa pun kepada para siswa dan orang tua/wali murid tentang rencana waktu PTM atau kapan para siswa bisa masuk sekolah lagi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Syaifudin mengatakan, PTM terbatas dilakukan secara ketat dan menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing sekolah.
”Esensinya PTM di sekolah ini dilaksanakan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” ucapnya.
Dalam penerapan PTM, pihaknya masih bersandar pada surat keputusan bersama empat menteri, antara lain terkait dengan jumlah siswa yang dapat hadir secara langsung di sekolah sekitar 50 persen dari total kapasitas.
