PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mendesak pemerintah pusat turun tangan mengatasi bencana banjir tahunan di Bumi Tambun Bungai. Peran pusat dinilai penting, karena daerah tak bisa sendirian menyelesaikan masalah itu akibat minimnya anggaran.
“Pemerintah provinsi akan membuat surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Presiden terkait bagaimana memperhatikan banjir yang terjadi setiap tahun ini,” kata Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Rabu (8/9).
Dia menuturkan, solusi jangka panjang sangat diperlukan agar bencana tak terus berulang seiap tahun. Normalisasi serta langkah penghijauan pada kawasan tertentu bisa saja menjadi pilihan untuk mengatasi banjir. Dua skema tersebut sangat penting untuk meningkatkan daya serap air di wilayah hulu, sehingga dapat meminimalisir banjir besar seperti yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Kalteng sekarang.
”Memang untuk jangka panjang harus dipikirkan, baik itu melalui koordinasi dengan pusat dan pemerintah daerah sendiri,” ucapnya.
Pemprov Kalteng bersama pihak terkait lainnya, lanjut Edy, akan melakukan pertemuan dan koordinasi guna membahas riset untuk solusi jangka panjang mengatasi bencana tersebut. Tentunya harus ada desain khusus agar bencana tidak terus terulang, terlebih dalam skala yang besar.
”Saat ini pemerintah provinsi sudah menurunkan tim serta bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Di satu sisi, solusi jangka panjang tetap dibuat melalui koordinasi dengan pihak terkait,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, banjir bandang yang melanda hampir semua daerah di Kalteng disebut-sebut sebagai balasan dari alam akibat rusaknya lingkungan. Kawasan penyangga di hulu yang selama ini mampu menahan luapan air, sebagian besar hilang akibat eksploitasi hutan secara besar-besaran.
”Alam sudah memberi warning yang keras lewat bencana banjir, bahwa selama ini kita sudah jauh salah langkah dalam memperlakukan lingkungan. Sepanjang usia saya, banjir kali ini adalah yang terparah dari sekian banjir yang pernah terjadi dari beberapa dekade sebelumnya,” kata tokoh masyarakat Kotim Muhammad Arsyad, Selasa (7/9).
