SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengukuhkan 214 pejabat administrator dan pejabat pengawas termasuk diantaranya lima pejabat tinggi pratama. Pengukuhan sekaligus pengucapan sumpah jabatan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut adanya perubahan nomenklatur dalam satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) serta perubahan nama instansi pemerintah.
Terdapat beberapa perangkat daerah ditiadakan atau dihapus, seperti Akademi Keperawatan, dan Sekretariat Korpri.
Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga nama dinasnya menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPPRKP).
Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) berubah nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
Perubahan nomenklatur tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Kotim Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencabutan Perda Kotim Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kotim dan Perda Kotim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kotim Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perda Kotim.
”Pengukuhan ini sebagai tindak lanjut adanya perubahan nomenklatur sehingga untuk engimplementasikan Perda perlu dilakukan pengukuhan dan sumpah jabatan,” kata Halikinnor, Kamis (6/5).
Sebagai mana diketahui, diantara 214 pejabat administrator dan pejabat pengawas terdapat lima pejabat tinggi pratama yang dilantik menduduki jabatan baru yakni Kepala BKPSDM Kotim Alang Arianto, Kepala BKAD Kotim Poraktina Ike Heritha, Kepala Bapenda Marjuki, Kepala Bappelitbangda Ramadansyah, Kepala Dinas PUPRPRKP Machmoer.
