PALANGKA RAYA – Vaksinasi Covid-19 di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) masih harus dikebut secara keseluruhan oleh semua pihak, terutama untuk mengejar target penyelesaian pada bulan Oktober mendatang.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng, dr Suyuti Syamsul menyatakan saat ini capaian vaksinasi di provinsi ini masih pada kisaran 19 persen dari keseluruhan total sasaran. Angka tersebut tentu masih jauh dari 70 persen, sehingga pelaksanaan vaksinasi harus dipacu agar target penyelesaian tercapai dan terbentuknya kekebalan komunitas.
“Sebelumnya target vaksinasi hanya di angka 1,8 juta, tapi setelah masuknya kategori remaja dalam sasaran, membuat target vaksinasi bertambah menjadi 2 juta lebih. Inilah yang harus dipacu guna membentuk kekebalan komunitas,” katanya, Sabtu (17/7) kemarin.
Dijelaskannya, target penyelesaian vaksinasi ini tidak akan ditekankan per kelompok prioritas, namun lebih diutamakan untuk penyelesaian secara keseluruhan. Hal itu disebabkan tujuan vaksinasi ini untuk membentuk kekebalan komunitas, bukan kekebalan pada kelompok tertentu.
“Yang dikejar itukan populasi total, sehingga vaksinasi pada semua kelompok harus dipacu. Dengan begitu kekebalan komunitas akan terbentuk secara keseluruhan,” ucapnya.
Suyuti menilai, lonjakan kasus yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari munculnya varian baru dan semakin tingginya intaraksi antarmasyarakat. Kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan dan menuntaskan vaksinasi di seluruh wilayah Kalteng.
Jika angka persentase vaksinasi sudah tinggi, maka tidak hanya kekebalan komunitas yang terbentuk. Namun berbagai kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat akan dibuka kembali seiring dengan pelaksanaan vaksinasi.
“Karena masyarakat sering membanding-bandingkan dengan luar negeri sudah ada kelonggaran. Kan sejumlah negara yang membuat kelonggaran itu karena vaksinasinya sudah mencapai 60-70 persen,” katanya.
Percepatan vaksinasi ini juga penting untuk menekan kasus penularan Covid-19 agar tidak terus menerus meningkat. Dengan ketersediaan vaksinasi dan jaminan distribusi dari pemerintah pusat, pelaksanaan vaksinasi sangat memungkinkan dipacu secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah.
